POSKOTAKALTIMNEWS, BALIKPAPAN: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar Upstream Oil and Gas Executive Meeting 2025 di Yogyakarta, 29–30 Oktober 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah.”

Agenda tahunan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri hulu migas. Tujuannya, mempercepat eksplorasi dan produksi migas agar berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi daerah penghasil.

Kegiatan dibuka oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta, didampingi oleh Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudi Mas’ud, S.E., M.E., Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul Azhari Idris, serta Ketua Panitia Elis Fauziyah. Hadir pula para kepala daerah penghasil migas dari Kalimantan dan Sulawesi, serta pimpinan BUMD provinsi dan kabupaten/kota.

Eka Bhayu Setta menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah yang dinilai sangat penting untuk mencapai target produksi migas nasional. “Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci mempercepat peningkatan lifting migas,” ujarnya.

Sementara itu, Nanang Abdul Manaf, Staf Khusus Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas Nasional, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor menuju swasembada energi nasional. Ia menyoroti tantangan pemerataan energi dan komitmen Indonesia mencapai Net Zero Emission 2060, dengan target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% pada 2025. Pemerintah juga tengah mengupayakan reaktivasi ribuan sumur idle untuk mendongkrak produksi nasional.

Azhari Idris, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, menambahkan bahwa forum ini menjadi sarana komunikasi langsung dengan pemerintah daerah untuk berbagi informasi terkini seputar industri hulu migas, potensi cadangan, serta peluang investasi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

“Pertemuan ini bukan sekadar koordinasi, tetapi juga ruang diskusi mencari solusi atas berbagai kendala, seperti perizinan, kepastian fiskal, keselamatan kerja, hingga lingkungan,” jelasnya.

Menurut Azhari, saat ini SKK Migas Kalsul mengawasi 46 wilayah kerja eksplorasi dan produksi yang berkontribusi sebesar 30% terhadap lifting gas nasional dan 12% terhadap lifting minyak nasional. Ia menegaskan bahwa industri hulu migas berkomitmen mendukung ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat.

Acara juga menghadirkan narasumber dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, ADPMET, BUMD, dan praktisi energi, yang memberikan pandangan strategis tentang masa depan industri migas nasional.

“Dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, kami optimistis operasi hulu migas dapat berjalan lancar dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa,” tutup Azhari.(mid)